Kakanwil Kemenkumham Bali Bersama Paralegal Hadiri Malam Penganugerahan Paralegal Justice Award 2023

JAKARTA .tbinterpol.com |- Berdasarkan data kajian pada tahun 2019 sebanyak 71,8% masyarakat yang memiliki masalah hukum cenderung mencari bantuan hukum kepada tokoh masyarakat tokoh ada tokoh agama. Mengingat pentingnya peran dan kontribusi tersebut maka Paralegal menjadi pihak yang paling sering dipilih oleh masyarakat khususnya di pedesaan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa/kelurahan.

Peran Paralegal tersebut telah dilakukan oleh Kepala Desa/lurah, ketua adat, tokoh utama, dan ketua komunitas yang ada di desa untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi. Peran yang sangat sentral dan strategis ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik dan keamanan serta ketertiban di lingkungan masyarakat sehingga tercipta suasana yang harmoni guna mewujudkan perdamaian dan kerukunan di masyarakat.

Selama ini peran kepala desa/lurah kerap dianggap sebelah mata. Padahal kontribusi mereka sangat besar bagi stabilitas nasional. Oleh karena itu, Gotong Royong Kolaboratif antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Mahkamah Agung (MA) dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) berinisiatif memberikan apresiasi dalam bentuk Paralegal Justice Award.

Paralegal Justice Award ini pula mendapat dukungan dari didukung oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebelumnya Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) telah mengumumkan hasil seleksi administrasi dan seleksi audisi Paralegal Justice Award 2023. Tercatat dari jumlah peserta sebanyak 765 orang yang mendaftar, sebanyak 565 peserta dinyatakan lulus seleksi administrasi dan berhak untuk melanjutkan ke tahap seleksi audisi.

Setelah mengikuti seleksi audisi, tahapan selanjutnya yaitu penilaian seleksi eliminasi terhadap peserta yang telah mengikuti Paralegal Academy. Rangkaian kegiatan Paralegal Academy dan Paralegal Justice Award 2023. Puncak dari rangkaian kegiatan ini adalah Malam Penganugerahan Paralegal Justice Award 2023 yang diselenggarakan bertempat di Hotel Discovery Ancol, Kamis (1/6).

Nampak hadir pada kegiatan tersebut Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenkumham Bali Anggiat Napitupulu didampingi Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Alexander Palti, bersama perwakilan dari Pemerintah Daerah di masing masing Kabupaten/kota dari Provinsi Bali dan para peserta Paralegal Justice Award Provinsi Bali yang berjumlah 42 orang.

“Paralegal Academy adalah program pelatihan untuk meningkatkan kompetensi para peserta dalam penyelesaian sengketa dan advokasi. Peserta akan mendapatkan pembekalan langsung dari ahli dan praktisi hukum terkemuka di Indonesia. Tak hanya itu, peserta juga akan diajarkan teknik dan strategi dalam penyelesaian sengketa serta memperkuat pemahaman nilai-nilai Pancasila,” ungkap Kepala BPHN Widodo Ekatjahjana.

Persoalan pembinaan hukum di Indonesia merupakan masalah yang sangat krusial di tengah-tengah meningkatnya angka kriminalitas atau pelanggaran hukum setiap tahunnya. Berdasarkan data dari sistem informasi database bantuan hukum, bahwa pada tahun 2022 jumlah penerima bantuan hukum orang atau kelompok orang miskin yang berhadapan dengan hukum di seluruh Indonesia kurang lebih sebanyak 12.000 orang dan terus meningkat pada setiap tahunnya.

“Tingkat kriminalitas yang menjadi salah satu acuan terhadap keberhasilan program pembinaan hukum, ini memberikan gambaran bahwa Indonesia membutuhkan pola-pola pembinaan efektif untuk mewujudkan ke sadaran hukum bagi masyarakat dan untuk menciptakan masyarakat yang sadar hukum dan tertib hukum” ungkap Yasonna.

Paralegal Justice Award juga bagian dari Program Prioritas Nasional sejak 2016 hingga saat ini, yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, dan tertuang dalam Nawacita Presiden RI butir ke empat.

Turut hadir dalam Paralegal Justice Award malam ini Ketua Mahkamah Agung RI, anggota DPR Nurdin, Staf Ahli Mendagri, perwakilan Kemdes PDT dan Transmigrasi, perwakilan Kejagung, Deputi Bid. Hukum Advokasi BPIP, pejabat Pimti Pusat dan Kantor Wilayah Kemenkumham, Staf Ahli dan Staf Khusus Menkumham, Walikota, Bupati dan jajaran Pemprov.

Isk