BPN Depok Targetkan Penyelesaian Lahan Tol Cijago 4 Bulan Kedepan

DEPOK | Kegiatan Sosialisasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Cinere – Jagorawi kembali diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Depok. Sosialisasi itu dikatakannya dihadapan sejumlah pihak terkait di Aula Kantor Kecamatan Limo Kota Depok pada Senin (12/6/2023) lalu.

 

Sosialisasi itu diselenggarakan sehubungan dengan telah terbitnya Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat

Nomor: 593/Kep.292-Pemotda/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan

Gubernur Jawa Barat Nomor 593/Kep.575-Pemotda/2022 tanggal 24 Mei 2023 tentang penambahan jangka waktu pembaruan Mengubah lokasi pengadaan tanah untuk pembangunan jalan Tol Cinere-Jagorawi.

 

Camat Limo, Sudadih, saat membuka acara meminta kepada warga agar lebih bersabar dalam mengikuti proses pengungkapan tanah yang terkena jalan tol pembangunan, mengingat masih banyak hal menyangkut administrasi tanah yang harus dilengkapi terlebih dahulu sebelum fase ganti kerugian (UGK) dicairkan.

 

Hal senada disampaikan oleh Dodit Dimas Ramadita selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) dari unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Setda Kota Depok.

 

Menurut Dodit, eksekusi pembebasan lahan ekstra untuk lokasi alat memang membutuhkan waktu lebih lama karena harus melaksanakan pengumpulan data pelepasan terlebih dahulu, selanjutnya memverifikasi lahan, pengukuran ulang dan sejumlah tahapan lainnya, baru kemudian masuk ke fase pencairan.

 

“Kami mohon warga bisa memaklumi jika proses pencairan tidak bisa dilakukan dengan cepat. Namun demikian, kami bersama pihak terkait selalu berupaya untuk terus melaksanakan secara berkelanjutan dan layang-layang dalam proses tahapan pembebasan mulai dari pendataan awal hingga pembayaran UGK, “terangnya.

 

Dalam kesempatan yang sama, Kasie pengadaan tanah BPN Depok, Yeni Merliyani menegaskan bahwa proses pelepasan tanah milik warga untuk penambahan lokasi jalan Tol Cijago akan berjalan sesuai yang direncanakan, termasuk pengukuran agenda yang dijadwalkan pada Rabu, 14 Juni 2023 kemaren.

 

“kita akan menginventarisasi dan meminta bantuan. Jadi saya gak mau berlama – lama juga, dan saya mohon kontribusi aktif dari bapak ibu semua. Jadi Rabu kemaren ada tim nya pak Edi dan bu Khodijah yang turun langsung ke lapangan. “ungkapnya saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (15/6/2023).

 

Rizki salah satu warga jalan Swadaya Buntu yang rumahnya juga masuk plotingan petualang tol saat ditanya wartawan mengaku tidak puas dengan pertemuan tersebut. Menurutnya, pertemuan sosialisasi itu berlangsung singkat karena hanya berlangsung 1 jam saja dengan memberikan sedikit waktu kepada warga untuk mengungkapkan apa yang mereka rasakan. 

 

“Dengan enteng mereka mengatakan kata SABAR tanpa memikirkan kondisi warga saat ini,” ujarnya.

 

Dia berharap para instansi terkait untuk tidak menyepelekan kata “Percepatan”. 

 

“Percepatan seperti apa yang dimaksud? Sedangkan SK Gubernur di tandatangani tanggal 24 Mei 2023, tapi sosialisasi dilaksanakan tanggal 12 Juni 2023 kemarin, waktu yang cukup lama bagi kami dalam kondisi lingkungan yang tidak manusiawi,” imbuhnya.

 

Rizki juga mengatakan bahwa pihak warga sudah menginfokan imbas dari proyek pekerjaan yang antara lain sumur-sumur warga mulai kemarau, 1×24 jam mendengar suara bising dan getaran-getaran di rumah karena kendaraan alat berat proyek yang sedang berkerja, sehingga sangat mengganggu waktu istirahat serta debu yang setiap saat bertabrakan dan mengancam kesehatan warga.  

 

“Dengan entengnya bu Yeni dari BPN bilang target September selesai. Itu tandanya warga harus tersiksa 4 bulan kedepan dalam kondisi seperti ini. Coba bayangkan jika ibu yang tinggal di tempat kami, sanggupkah ibu 4 bulan dalam kondisi seperti itu?” tulisnya. 

 

Informasi lainnya terkait pengukuran agenda, bahwa pada hari Rabu (14/6) kemarin telah dilakukan pengukuran luas tanah, adapun untuk objek pertanian (pohon yang ada di atas tanah) diagendakan pada hari ini Kamis (15/6) dan pengukuran objek bangunan yang diperpanjang hari Jumat (17/6).[]