Gus Wabup Rembang Dorong Sosialisasi IKD Lebih Masif, Pastikan Layanan Digital Menjangkau Pelosok Desa

REMBANG, TBInterpol.com – Wakil Bupati Rembang H. M. Hanies Cholil Barro’ mendorong penguatan sosialisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) agar semakin dikenal dan dimanfaatkan masyarakat hingga pelosok desa. Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan transformasi pelayanan administrasi kependudukan berbasis digital dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Penegasan itu disampaikan Gus Hanies saat menghadiri Sosialisasi Pelayanan Administrasi Kependudukan melalui IKD secara Mandiri yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kabupaten Rembang di Lantai IV Setda Rembang, Rabu (11/11/2026). Kegiatan tersebut diikuti jajaran Dindukcapil, perangkat daerah terkait, serta peserta dari berbagai unsur masyarakat.

Menurut Gus Hanies, IKD merupakan inovasi pelayanan publik yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan melalui telepon pintar.

“Melalui IKD, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan administrasi kependudukan secara lebih mudah dan praktis melalui telepon pintar,” ucapnya.

Sejumlah layanan yang dapat diakses secara mandiri meliputi pencetakan Kartu Keluarga (KK), pemecahan KK, perubahan data pribadi, serta berbagai kebutuhan administrasi kependudukan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Kemudahan tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pelayanan tatap muka sehingga pengurusan dokumen menjadi lebih efektif dan efisien.

Meski demikian, Gus Hanies mengingatkan bahwa keberhasilan penerapan IKD tidak cukup hanya dengan menghadirkan sistem dan teknologi. Sosialisasi harus dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh unsur pemerintahan, mulai dari perangkat daerah, pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa.

“Sosialisasi tidak boleh berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi harus dilakukan secara berkelanjutan dan menjangkau masyarakat secara lebih luas,” tegasnya.

Ia juga meminta perhatian khusus diberikan kepada kelompok masyarakat yang membutuhkan pendampingan, terutama lanjut usia (lansia) dan warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi informasi. Menurutnya, kemajuan teknologi tidak boleh menjadi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat tertinggal hanya karena belum terbiasa dengan teknologi. Negara harus hadir melalui pendampingan,” tandasnya.

Untuk itu, keterlibatan perangkat desa, petugas pelayanan, serta dukungan keluarga sangat diperlukan dalam membantu warga memahami tata cara aktivasi dan penggunaan IKD. Pendampingan tersebut diharapkan dapat memastikan pemanfaatan layanan digital tidak hanya berkembang di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di seluruh kecamatan hingga pelosok Kabupaten Rembang.

Lebih lanjut, Gus Hanies berharap penerapan IKD mampu meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan sekaligus memberikan kemudahan bagi warga yang memiliki keterbatasan waktu, jarak, maupun mobilitas untuk datang langsung ke kantor pelayanan.

“Saya berharap pemanfaatan IKD dapat membuat pelayanan administrasi kependudukan semakin mudah, cepat, dan efisien,” pungkasnya.

Melalui sosialisasi yang masif, berkelanjutan, dan disertai pendampingan langsung, Pemerintah Kabupaten Rembang berharap pemanfaatan IKD semakin optimal. Dengan demikian, transformasi pelayanan administrasi kependudukan tidak hanya menghadirkan kemudahan berbasis teknologi, tetapi juga mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, humanis, dan dapat dijangkau seluruh masyarakat hingga pelosok desa.

Jurnalis: Mu’ti Hartono RR
Editor: Redaksi TBinterpol